Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan syarat bagi badan usaha yang bernama koperasi. Bagi primer Puskowanjati, Rapat Anggota sudah menjadi hajatan rutin setiap tahun. Kendati sudah menjadi agenda tahunan, tapi masih ada juga pengurus primer yang begitu tegang tatkala menjelang dilaksanakannya Rapat Anggota. Anggota yang hadir dalam rapat anggota seakan menjadi momok yang menakutkan. Terutama ketika menginjak pada acara pandangan umum. Saat itulah Pengurus seakan menjadi pihak yang diadili.

Pada pandangan umum itulah, berbagai kritikan, masukan ataupun usulan disampaikan anggota. Hal tersebut ada yang disampaikan secara tertulis tapi ada juga yang disampaikan secara lisan. Untuk pendapat anggota yang disampaikan lewat tulisan sebagaimana tercantum dalam berita acara, biasanya sudah disiapkan jawabannya oleh pengurus. Tapi untuk pernyataan yang disampaikan secara lisan, inilah yang biasanya membuat pengurus terkadang tergagap bagi yang tidak siap dengan materinya.

Rapat Anggota membahas Rencana Kerja & RAPB biasanya juga tidak begitu menegangkan. Karena dalam hal ini anggota biasanya hanya menyampaikan usulan dan sedikit kritikan tentang rencana yang dibuat pengurus. Kendati demikian ketegangan terjadi manakala, ada usulan yang dipaksakan. Disinilah kemampuan penguasaan Pengurus tentang koperasinya akan teruji. Bagaimanapun Pengurus harus faham tentang sistem yang diterapkan, tahu tentang potensi dan kendala yang dihadapi koperasinya. Dengan demikian setiap usulan yang disampaikan bisa cepat dianalisa berdasarkan potensi dan kendala yang ada. Sehingga alasan yang disampaikan pada anggota adalah logis. Dan pada akhirnya keputusan yang diambil bukan menjadi pemberat tapi menjadi pendorong bagi koperasi untuk bisa terus berkembang.

Pada koperasi yang mempunyai anggaran cukup, biasanya Rapat Anggota dilaksanakan 2 kali. Pada Desember biasanya Rapat Anggota untuk membahas Rencana Kerja dan RAPB tahun berikutnya. Sedang pada Pebruari dilaksanakan Rapat Anggota yang membahas LPJ Pengurus dan Pengawas. Sementara bagi koperasi primer dengan anggaran pas-pasan, biasanya penyelenggaraan kedua jenis Rapat Anggota tersebut dijadikan satu. Sedangkan sesuai dengan ketentuan UU Koperasi No 25/1992, Rapat Anggota yang didasarkan waktu dan tujuan dibagi menjadi Rapat Pembentukan Koperasi, Rapat Rencana dan Pertanggung Jawaban, Rapat Anggota Luar biasa. Sementara didasarkan waktu pelaksanaanya diatur dalam Psl 26, ayat 1 dan 2. Dalam ketentuan tersebut Rapat Anggota diadakan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Dan Rapat Anggota untuk pengesahan LPJ diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau.

Dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 21 ayat 1 juga disebutkan tentang perangkat organisasi. Pada ketentuan tersebut yang dimaksud perangkat organisasi terdiri dari anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara Rapat Anggota, memimpin dan mengendalikan persidangan, memaparkan pertanggung jawaban, memaparkan rencana kerja dan rencana keuangan. Kemudian juga menjawab dan menjelaskan pertanyaan peserta. Sedang peran Pengawas adalah memaparkan hasil pengawasan, memaparkan rencana pengawasan dan menjawab serta menjelaskan pertanyaan peserta.

Agar persidangan Rapat Anggota bisa berjalan, tentu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Untuk ketukan palu saja juga ada aturannya. Ketukan palu satu kali sebagai keputusan. Sedang ketukan 2 kali sebagai tanda skorsing dan pencabutannya, perpindahan pimpinan sidang. Ketukan palu 3 kali menunjukan tanda pembukaan ataupun penutupan. Tapi bila ketukan palu lebih dari 3 kali hali ini dimaksudkan untuk menenangkan forum atau minta perhatian forum.

Persidangan baru bisa dimulai bila qourum terpenuhi. Dalam tata tertib biasanya disebutkan sidang Rapat Anggota dianggap syah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota yang diundang. Sementara peserta sidang tentu diharapkan bisa menjaga tata tertib persidangan sebagai etika forum. Selain itu mempunyai dasar dari tiap dialog yang dibangun. Untuk itu peserta juga harus faham tentang tujuan persidangan.

sumber:

www.wikipedia.com
http://www.gudangmateri.com/2010/10/peraturan-rapat-anggota-koperasi.html

Hak dan kewajiban warga Negara tertuang dalam pasal 30 UUD 1945

1.1 Makna yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945

1.      Isi pasal 30 UUD 1945

1)      Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2)      Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3)      Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4)      Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5)      Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

1.2  Makna yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 30 bagi setiap Warga Negara :

Di tegaskan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.

1.3 Penjelasan  Singkat Pasal 30

·         Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

·         Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat,

·         Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

·         Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

·         Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).

2.2  Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional yang juga tercantum di pembukaan UUD 1945 yang dijelaskan bahwa tujuannya untuk mercerdaskan kehidupan bangsa dan juga membentuk manusia yang berpotensi dalam usaha memajukan dan memakmurkan tanah air.

Dibawah ini dikemukakan beberapa batasan tentang pendidikan yang bebeda berdasarkan fungsinya.

1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya - Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggungjawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki misalnya tata cara perkawinan, dan tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Disini tampak bahwa,proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas kenyiapkan peserta didik untuk hari esok.
2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi - Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai sutu kegiatan yang sistematis dan sitemik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang belum dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terkhir disebut pendidikan diri sendiri.
3. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan warga Negara - Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
4. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja - Pendidkan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memilki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.
5. Definisi Pendidikan Menurut GBHN - GBHN 1988 (BP 7 Pusat, 1990:105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: Pensisikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.3  Pengertian bela Negara dalam Kontek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bela negara yang merupakan hak dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara. Bela negara juga merupakan wujud loyalitas dan kecintaan terhadap tanah air. Tugas bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja seperti TNI ataupun kepolisian akan tetapi menjadi tanggung jawab tiap-tiap warga negara. Bela negara tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk kekuatan fisik seperti ikut berperang akan tetapi bela negara juga dapat dilakukan dengan cara mengharumkan tanah air di kancah dunia dengan prestasi sesuai dengan kemampuan tiap-tiap warga negara. Hal tersebut merupakan cara yang terbaik dengan mengukir prestasi berarti warga negara  tersebut sudah ikut dalam upaya bela negara. Dalam upaya bela negara juga diperlukan keutuhan dan persatuan, serta jiwa patriotik dari tiap-tiap elemen masyarakat.

2.4  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi

Tujuan Pendidikan Kewarganegarana diberikan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan dapat mengamalkan budi luhur Pancasila sebagai dasar negara di masyarakat dan juga sebagai pembekalan atau dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melenceng dan terperosok dalam pergaulan dewasa ini yang sudah semakin bebas karena sudah membaurnya budaya barat di tanah air serta juga agar lebih peduli dengan keadaan negara dan ikut turut andil dalam upaya bela negara Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini memang sangat diperlukan pembekalan terhadap nilai-nilai Pancasila agar dapat menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotik dalam diri mahasiswa.

2.5  Kopetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

·         Lebih cinta terhadaph tanah air

·         Dapat menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotis di kalangan generasi muda

·         Turut serta dalam upaya bela negara dengan mengukir prestasi

·         Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pada tiap-tiap diri warga negara

·         Dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila

·         Dapat menumbuhkan budaya toleransi di tengah keberagaman

·          

2.6 Pendidikan Kewiraan

Pendidikan kewiraan dimaksudakan untuk memeperluas cakrawala befikir para mahisiswa sebagai warga negara indonesiaa,sekaligus  sebagai pe juang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatakan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hiidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komperehensif integral (terpadu) dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Ø  Tujuan pendidikan kewiraan

Adalah memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari pada :

o   Kecintaan pada tanah air

o   Kesadaran berbagsa dan bernegara

o   Keyakinan akan ketangguhan pancasila

o   Rela berkorban demi bangsa dan negara

o   Kemampuan awal bela negara

Ø  Ruang lingkup

Pendidikan kewiraan  tediri dari 5 pokok bahasan :

1.       Wawasan nusantara

2.       Ketahanan nasional

3.       Politik dan strategi nasional

4.       Politik dan strategi perthanan nasional

5.       Sistem perahanan keamanan rakyat semesta

Ø  Pengertian wawasan nasional

 Wawasan mengandung arti pandangan yaiitu cara pandang yanng menunjukkan kegiatan sebagai landasan untuk bertindak dalam kehidupan berbangsa,bermsyarakat dan bernegara.

Istilah wawasan nasional  menunjukkan kaa sifat yang berasal dari istilah nation  yang berarti bangsa yang mengdentifikasi diri dalam kehidupan bernegara. bangsa indonesiadalam usaha untuk menyelenggarakan  dan meningkatkan serta menjamin kelangsungan hidup bangsa memerlukan adanya suatu konsepsi dasar yang merupakan ajaran tentang wawasan nasional sebagai kesepakatan bersama dan wawasan nasional ini selanjutnya menjadi landasan dan pedoman kebijaksanaan nasional disegala segi kehidupan berdasrkan kepada nilai – nilai luhur yang terkandug dalam ajaran pancasila.

 Pembukaan UUD 1945 adanya cita – cita bangsa indonesia dalam menegakkan dan mengisi cita –cita bangsa memeberikan arah bagi penentuan tujua nasional ,perumusan tujuan bangsa indonesia  yang identik dengan tujuan negara dinyatakan dalam pembuakaan UUD 1945 alinea ke – 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia ,memajukan kesejahteraan umum ,mencerdskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksankan ketertiban dunnia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Demokrasi & jenis-jenis Pemerintahan

1.1 Pengertian Demokrasi

            Demokrasi adalah bentuk pemerintahan Negara kekuasaan tertinggi berada di tangan semua warga Negara. Aristoteles memilah bentuk pemerintahan berdasarkan dua ukuran, yaitu :

a.       Ditangan siapakah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara berada.

b.      Untuk siapa kekuasaan Negara itu digunakan.

Menurut aristoteles, ada 6 kemungkinan bentuk pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1)      Monarki, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi ada ditangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

2)      Tirani, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingannya diri sendiri.

3)      Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi ada ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.

4)      Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan yang tertinggi ada ditangan sekelompok elite, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.

5)      Politi, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan  Negara yang tertinggi ada ditangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat.

6)      Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi ada ditangan rakyat, namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa.

       Sejalan dengan pendapat Aristoteles polybius berpendapat bahwa pemerintahan Negara umunya diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, dimana seorang raja / ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesehjateraan rakyatnya, namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama-kelamaan akan merosot menjadi tirani ketiga raja yang bersangkutan, atau raja-raja keturunannya tidak lagi memikirkan kepentingan umun melainkan hanya mengejar kepentingannya sendiri dengan cara yang sewenang-wenang.Menurut polybius dalam situasi semacam itu umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perlawanan kepada tirani dan merebut kekuasaan Negara.

         Jika perjuangan itu berhasil, Negara akan diperintah oleh sekelompok bangsawan yang berupaya menyejahterakan semua rakyatnya. Inilah yang disebut pemerintahan oristokrasi. Namun karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, pemerintahan bangsawan yang baik itu (kaum aristocrat itu) pun lama kelamaan akan merosotr menjadi pemerintahan oligarki yang menindas rakyat.

Dari situasi semacam itu, rakyat akan memberontak dan menjalankan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, itulah demokrasi. Namun lama kelamaan Negara ini akan jatuh keadaan dimana terjadi kekacauan, kebobrokan dan korupsi akibat masing-masing rakyat juga mementingkan dirinya sendiri (oklokrasi). Ditengah kekacauan seperti itu Polybius meramalkan bahwa akan muncul seorang yang berani dan kut untuk mengembalikan kehidupan Negara ke keadaan yang tertib dan damai. Pemerintahan kembali di kendalikan oleh seorang yang berkuasa penuh, yaitu seorang raja atau monark (monarki).

            Klasifikasi mutakhir tentang bentuk pemerintahan yang biasa digunakan para pakar adalah demokrasi, oligarki, dan kediktatoran (Ranney, 1992) yaitu :

·                     Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh semua warga Negara dewasa dari masyarakat yang bersangkutan.

·                     Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh satu orang.

·                     Oligarki bentuk pemerintahan dimana kekuasaan untuk memuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh sekelompok elite.

Para pakar ilmu politik kini lebih suka menyebut demokrasi, oligraki dan kediktatoran bukan sebagai bentuk pemerintahan melainkan sebagai sistem poitik.

2.2 JENIS JENIS SISTEM PEMERINTAHAN

Ada dua jenis system pemerintahan, yaitu system pemerintahan parlementer dan system pemerintahan presidensial. Walaupun istilah system pemerintahan itu menunjuk tata hubungan antara ketiga cabang kekuasaan utama dalam suatu Negara, nama parlementer mauapun presidensial itu lebih menunjukkan pada hubungan eksekutif dalam suatu Negara. Persoalan utamanya adalah lembaga manakah yang menjadi sasaran pertanggung jawaban kerja para pelaksana kekuasaan eksekutif (menteri). Namun parlementer menunjukkan bahwa dalam system itu para menteri harus mempertanggunga jawabkan kinerja eksekutifnya kepada parlemen (badan legislative), sedangkan nama presidensial manunjukkan bahwa dalam system itu para menteri harus mempertanggung jawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dibidang eksekutif.

Selain kedua jenis system pemerintahan yang umum berlaku di Negara demokrasi itu, kita juga melihat adanya system pemerintahan yang khas berlaku dinegara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletarial, kita akan membahas jenis system pemerintahan.

1.        System Pemerintahan Parlementer

System parlementer adalah system atau keseluruhan prinsip penata hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legeslatif dalam menjalankan pemerintahan Negara.

a.       Karakteristik system parlementer

Dominasi peranan parlemen itu tampak dari hal – hal berikut :

• · Parlemen menyusun cabinet atau dewan menteri

• · Perdana menteri dan para menteri itu berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi anggota parlemen, sehingga hakikat cabinet hanyalah sebuah komisi dari parlemen.

• · Perdana menteri dan kabinetnya berkewajiban menjalankan kebijkan pemerintahan yang digariskan oleh parlemen.

• · Masa jabatan menteri / cabinet sangat bergantung pada kehendak parlemen. Para menteri itu akan tetap memegang jabatannya dari parlemen

• · Kepada Negara / raja berperan sebagai pencegah bila terjadi pertentangan antara parlemen dan cabinet terdapat pula mekanisme, menyeimbangkan, kekuasaan kebinet dengan parlemen melalui pelaksanaan pemilu lebih awal yang dapat dilaksanakan bila cabinet pengganti yang baru terbentuk ternyata juga masih mendapat mosi tidak percaya dari parlemen.

Dapat disimpulkan bahwa system pemerintahan parlemen adalah keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara legislative dan eksekutif (dan juga yudikatif) yang dicirikan oleh adanya fusi / penggabungan kekuasaan pada parlemen.

b.      Prinsip - prinsip system parlementer

 1)      Rangkap jabatan

Konstitusi Negara yang menganut system parlementer akan menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan menteri harus merupakan anggota parlementer.

Dengan demikian cabinet dan para menterinya merupakan komisi parlemen yang didudukan di lembaga eksekutif.

2)      Dominasi resmi parlemen

Dalam system pemerintahan parlementer, parlementer sangat berkuasa. Parlemen merupakan lembga legislative Negara yang tertinggi, mereka tidak saja membuat undang-undang baru melainkan juga memiliki kekuasaan untuk merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukkan apakah sebuah undang-undang bersifat konstitusional atau tidak.

Cabinet yang merupakan cabang pemerintahan eksekutid yuang menentukan kebijakkan pemerintahan duduk diparlemen dan harus bertanggung jawab terhadapnya. Wewenang para menteri untuk memimpin lambaga-lembaga eksekutif dijamin oleh parlemen selama para menteri itu masih dipercaya oleh parlemen, bila memutuskan untuk menarik kepercayaannya terhadap kebinet atau menteri, parlemen tinggal menyatakan mosi tidak percaya.

2.        Sistem pemerintahan presidensial

System presedensial adalah system keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara lembaga Negara melalui pemisahan kekuasaan Negara dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu

• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan
• Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
• Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.